Resume Putusan MK Terhadap UU 13 Tahun 2003 - Manajemen …
May 17, 2017 · Ini adalah postingan terakhir tentang rangkuman/ringkasan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Di bab XIII hingga XVIII terdiri pasal 173 sampai 193. Di bab-bab terakhir undang-undang ketenagakerjaan membahas tentang peminaan ketenagakerjaan, pengawasan oleh pegawai pengawas yang telah ditunjuk oleh pemerintah, penyidikan serta ketentuan-ketentuan atas … Resume Putusan MK Terhadap UU 13 Tahun 2003 - Manajemen … 11 rows · Aug 28, 2019 · Resume Putusan MK Terhadap UU 13 Tahun 2003 Semangat pagi pembaca … Pasal 162 | Undang-undang ketenaga kerjaan no 13 2003 Pasal 162 (1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). (2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang … Pasal 163 UU Ketenagakerjaan Masih Jadi Isu Ketika Merger ... Hal itu, tegas disebut dalam Pasal 126 UU Nomor 40 Tahun 2007 serta dipertegas dalam Pasal 61 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2003 dimana disana disebutkan bahwa perjanjian kerja tidak akan berakhir karena beralihnya hak atas perusahaan pasca penjualan, pewarisan, atau hibah. “Intinya, pengalihan tidak buat perjanjian berakhir,” tegas Zulfikar.
Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan Oct 15, 2014 · UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan … Pasal 158 UU 13 / 2003 (Kesalahan Berat) : Masih Dapat ... Pertanyaan : Selamat siang, saya ingin bertanya tentang Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 Tentang Tenagakerja yang telah dianulir oleh MK dengan Keputusan MK No. 012/PUU-I/2003. Apakah saat ini pasal tersebut masih dapat digunakan untuk alasan PHK atau tidak? karena saya lihat pada praktiknya banyak perusahaan yang masih menggunakan pasal ini sebagai dasar PHK. Terimakasih, idrus@only: UU NO 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Tanya Jawab Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan ... Nov 13, 2008 · Apa maksud keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan pasal 158 UU no 13 tahun 2003? Saya adalah karyawan dari salah satu perusahaan swasta yang berdomisili di Jakarta, saya telah bekerja di perusahaan ini sejak tahun 2000 hingga kini dengan status sbb: 1. Kontrak I thn 2000-2002, 2. Kontrak II thn 2002-2003, 3. UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG … UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, Bunyi Pasal 86 – 87 Keselamatan dan Kesehatan Kerja ... Pos tentang Bunyi Pasal 86 – 87 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ditulis oleh Rodin Saputra (PHK), Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Bunyi Pasal 99 - 101 Kesejahteraan, Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Bunyi Pasal 77 - 85 Waktu Kerja, Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Power 16,62 HP
UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan Oct 15, 2014 · UU No 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan … Pasal 158 UU 13 / 2003 (Kesalahan Berat) : Masih Dapat ... Pertanyaan : Selamat siang, saya ingin bertanya tentang Pasal 158 UU 13 Tahun 2003 Tentang Tenagakerja yang telah dianulir oleh MK dengan Keputusan MK No. 012/PUU-I/2003. Apakah saat ini pasal tersebut masih dapat digunakan untuk alasan PHK atau tidak? karena saya lihat pada praktiknya banyak perusahaan yang masih menggunakan pasal ini sebagai dasar PHK. Terimakasih, idrus@only: UU NO 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN UU NO 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu Pasal 62 Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu
Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 156, ayat 1 menyebutkan," Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."
